SUSAHNYA BURUH MENDAPAT KEADILAN DI LABIRIN BIROKRASI PENGHISAP BURUH

 

Sebelum membaca....Disclaimer : Isi artikel ini mungkin dibutuhkan Discretion viewer (Kebijaksanaan pemirsa) karena mungkin akan penuh bahasa sarkas,

Jika isi artikel ini membuat anda merinding membuncah kemarahan maka seperti kata sang el commerade Che Guevara maka anda adalah SAUDARAKU DALAM PERJUANGAN

Tarik napas dulu. Kepala Disnaker Sumsel kena gratifikasi sertifikasi K3? Serius nih? Kayak sinetron aja, tapi ini dunia nyata. Gratifikasi… Artinya ada sesuatu yang tidak beres di balik meja itu. Sertifikasi K3 lagi, urusan keselamatan kerja, nyawa orang banyak. Kok ya tega.

Keterangan Gambar : Serikat pekerja dan buruh di Sumatera Selatan melakukan sujud syukur atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Deliar Marzoeki.

Langsung kebayang, ini bukan hanya soal satu oknum. Ini kayak gunung es, yang kelihatan cuma puncaknya, tapi di bawahnya… weh, serem. Korupsi di instansi ketenagakerjaan, ini tuh kayak penyakit kronis yang ngegerogotin dari dalam. Kenapa bisa kehilangan hak serikat pekerja? Nah , mikirnya begini aja deh, kayak benang kusut.

4 Minggu sebelum kejadian Kadisnaker Sumsel mendapat teguran karena menetapkan keputusan UMK mengabaikan keberadaan kepala daerah, dan hanya menggandeng APINDO, tidak menganggap Dewan Pengupahan.

Pertama, bayangin aja, kalau kepala dinasnya aja bisa “diatur” sama duit, bagaimana nasib aturan-aturan K3 yang seharusnya dia awasin? Sertifikasi yang harusnya ketat, jadi longgar kayak celana warna kendor. Perusahaan-perusahaan nakal yang maunya untung gede tanpa mikirin keselamatan buruh, pasti seneng banget. Mereka bisa “nyogok halus” biar lolos audit, biar gak kena sanksi kalau ada kecelakaan kerja. Data dari ILO tuh bilang, setiap tahun ada jutaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bayangin aja , berapa banyak di antaranya yang sebenernya bisa dicegah kalau pengawasannya bener? Kalau duit gratifikasi itu dipake buat benerin sistem pengawasan, kan lebih manusiawi.

Penegakkan hukum ketenagakerjaan kita seperti jam dinding yang sudah mati: terkadang menunjukkan jam yang tepat, tapi umumnya terlambat dengan semua-Ilyas Husein

Terus terang, serikat pekerja dapat menggambarkan ngawasin perusahaan, mastiin hak-hak kesejahteraan buruh, termasuk soal K3. Tapi kalau instansi pemerintah yang harusnya jadi wasit -nya aja udah “main mata” sama pengusaha, ya gimana serikat pekerja mau bersuara lantang? Suaranya kayak kejedot tembok. Mereka mau laporin pelanggaran K3? Siapa yang mau dengerin kalau kepala dinasnya sendiri udah “kena”? Laporan mereka paling olok-olok cuma jadi tumpukan kertas di meja, nggak ada tindak lanjutnya. Kayak orang berteriak di tengah hutan, nggak ada yang nyaut.

Bukan cuma itu, korupsi kayak gini juga bikin serikat pekerja jadi lemah di mata anggotanya. Anggota serikat bisa mikir, “Ah, percuma juga ikut serikat, toh pemerintahnya aja nggak bisa bertindak tegas.”

Jadinya semangat buat memperjuangkan hak jadi kendor. Padahal, serikat pekerja itu merupakan salah satu pilar penting bagi demokrasi di tempat kerja. Kalau serikatnya lemah, ya buruh gampang diinjak-injak. Lihat saja statistik keanggotaan serikat pekerja di Indonesia, menurut data dari kementerian terkait, masih jauh dari ideal. Salah satu faktornya ya mungkin ini, rasa tidak percaya sama sistem.

Korupsi di tingkat instansi kayak gini juga ngancurin kepercayaan masyarakat. Masyarakat jadi sinis, mikir semua pejabat sama aja. Padahal, tidak semua juga korup. Tapi ya itu, gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Percayalah pada pemerintah itu mahal harganya, sulit dibangun, mudah diruntuhin. Apalagi kalau urusannya sama hajat hidup orang banyak, kayak soal ketenagakerjaan ini.

"Di dunia penegakan hukum ketenagakerjaan, kejujuran adalah komoditas yang sangat langka sehingga hampir menjadi spesies yang terancam punah."--Ilyas Husein

Ini bukan cuma soal uang gratifikasi yang masuk kantong pribadi. Ini soal nyawa, soal hak asasi manusia, soal keadilan. Korupsi di Disnaker itu kayak racun yang nyebar ke mana-mana, ngerusak sendi-sendi perlindungan pekerja. Serikat pekerja yang seharusnya jadi garda terdepan, jadi kehilangan taringnya. Padahal, serikat pekerja yang kuat itu penting buat check and balance, buat mastiin perusahaan nggak semena-mena sama buruhnya.

Jadi, kenapa korupsi di tingkat instansi ketenagakerjaan mengancam hak serikat pekerja? Ya karena korupsi itu ngebajak sistem, ngebeli keadilan, dan akhirnya ngelemahin semua pihak yang seharusnya melindungi pekerja. Ini bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah moralitas. Kepala Disnaker yang korup itu kayak nggigit tangan yang ngasih makan, dalam hal ini, dia mengkhianati amanah negara untuk melindungi warganya. Semoga aja kasus kayak gini nggak cuma jadi berita heboh sesaat, tapi bener-bener diusut tuntas dan jadi pelajaran buat yang lain. Capek juga kan, dengerin berita korupsi melulu. Pengennya berita yang ngebangun, bukan yang ngerusak.

Baca Juga : Nasib Buruh di Tengah Sirkus Korupsi

"Ah ya, penegak hukum ketenagakerjaan—satu-satunya profesi di mana 'tidak melakukan apa pun' dianggap sebagai etos kerja yang sah."--Ilyas Husein

Press Release Resmi Kejaksaan mengenai OTT tangkap tangan Kadisnaker Sumsel