NETWORK MEETING, MENDORONG TRANSISI ENERGI YANG ADIL DAN INKLUSIF-JALUR PUBLIK MENUJU KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN

 

Bagi Anda yang baru terjun ke dalam dunia aktivisme serikat pekerja, mungkin isu-isu seperti upah dan kondisi kerja sudah familiar. Namun, serikat pekerja global juga menangani masalah besar yang memengaruhi kehidupan semua orang: Transisi Energi.

Audio Book 1 

Public Services International (PSI), yang merupakan Federasi Serikat Global dengan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara,  mengadakan pertemuan jaringan penting di Hotel Aryaduta Jakarta untuk membahas masalah ini. Tema pertemuan tersebut adalah “Mendorong Transisi Energi yang Adil dan Inklusif: Jalur Publik menuju Keadilan dan Keberlanjutan”.

Diskusi ini di Moderatori oleh Kahar S. Cahyono, dengan Panel I, di isi oleh Bima Yudistira  dari Celios yang membongkar Konsep pembiayaan Transisi berkeadilan yang sebetulnya hutang atau debt trap bagi negara seperti indonesia, sementara Nabila dari MKE membongkar tipu daya mengenai Isu Transisi Berkeadilan di kebijakan-kebijakan kesepakatan perdagangan global (Free Trade) yang seringkali memaksa negara berdaulat untuk "dijajah" secara ekonomi, Dan San Sweeney, menyoroti mengapa pembiayaan publik merupakan pilihan yang lebih baik untuk Transisi Energi Indonesia.

Mengapa Energi Bukan Hanya Urusan Perusahaan?

Serikat pekerja harus terlibat dalam isu energi karena sistem saat ini penuh dengan ketidakadilan.

1. Dominasi Oligopoli: Kekuasaan dalam sektor energi saat ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan energi raksasa (oligopoli) yang meraup keuntungan spektakuler tetapi tidak memiliki akuntabilitas demokratis yang berarti.
2. Risiko Privatisasi: Ada pendekatan yang ceroboh—yang disebut sebagai "privatisasi untuk dekarbonisasi"—yang berisiko menyerahkan kendali masa depan energi Indonesia kepada modal asing dan agenda neoliberal. Jika transisi energi hanya didorong oleh sektor swasta, kebutuhan kelompok rentan dapat terabaikan, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.
3. Kebutuhan Pendanaan: Indonesia membutuhkan pendanaan eksternal untuk membiayai transisi energi, namun untuk mendapatkannya, pihak-pihak terkait mengklaim perlunya reformasi neoliberal—sebuah pendekatan yang mengkhawatirkan.

Solusi Serikat Pekerja: Jalur Publik (Public Pathways)

Untuk memutus siklus destruktif ini, serikat pekerja di Indonesia mengusulkan agenda “jalur publik” (public pathways). Jalur publik adalah solusi yang menempatkan kepemilikan publik sebagai inti dari sistem energi. Dengan cara ini, dimungkinkan adanya kontrol demokratis dan partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan energi.

PSI menyelenggarakan pertemuan jaringan ini untuk membahas masalah fundamental tersebut dan mempromosikan agenda jalur publik sebagai solusi untuk transisi energi yang berkeadilan.

Indah Budiarti - PSI

 

Tujuan Aktivisme Bersama

Aktivisme serikat pekerja dalam transisi energi memiliki tujuan nyata yang secara langsung memengaruhi pekerja dan masyarakat:

1. Penguatan Kerja Sama: Memperkuat kerja sama serikat pekerja untuk kampanye dan advokasi pendekatan jalur publik dalam transisi energi yang berkeadilan.
2. Akses yang Adil: Mengembangkan pendekatan yang bermakna agar sumber transisi energi dapat diakses secara adil dan memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, khususnya bagi pekerja dan kelompok rentan.
3. Perlindungan Sosial: Memastikan adanya langkah-langkah perlindungan sosial untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi selama proses transisi.
4. Meningkatkan Daya Tawar: Meningkatkan daya tawar serikat untuk tingkat kampanye dan advokasi berikutnya dalam perubahan kebijakan terkait jalur publik.

Serikat pekerja, termasuk FSP FARKES Reformasi, FSP KEP-SPSI, dan SP PLN, telah terlibat aktif dalam advokasi ini, membahas topik-topik mulai dari advokasi buruh di sektor pertambangan yang meninggalkan batubara, hingga memastikan transisi yang adil berdasarkan hak asasi manusia. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa aktivisme serikat pekerja meluas jauh melampaui pabrik atau kantor, mencakup perjuangan untuk keadilan sosial dan keberlanjutan global.

Ebook 1--Ambisi kebijakan kelistrikan Prabowo vs Realita

 

Kahar S. Cahyono (KSPI)-kiri-Moderator, Bima Yudistira Celios, Nabila (MKE)

1.  Masalah dan Kritik Utama

• Krisis Keadilan dan Ketimpangan: Sistem energi saat ini dinilai melanggengkan ketidaksetaraan yang mendalam, terutama melalui dinamika neokolonial yang menguntungkan negara dan perusahaan kaya (Global North) sambil mengeksploitasi manusia dan sumber daya di negara-negara selatan global (Global South), termasuk Indonesia.
• Sentralisasi Kekuasaan: Kekuasaan energi terpusat pada oligopoli perusahaan energi raksasa yang tidak memiliki akuntabilitas demokratis, yang berujung pada perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
• Risiko Transisi Swasta ("Privatisasi untuk Dekarbonisasi"): Transisi energi yang didorong oleh sektor swasta/modal asing (seperti yang disyaratkan oleh pendanaan eksternal dan investasi swasta dalam kerangka JETP) berisiko menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi yang parah dan mengabaikan kebutuhan masyarakat rentan. Ini disebut sebagai reformasi neoliberal.
• Ancaman bagi Pekerja: Tanpa perencanaan yang adil (Just Transition), pekerja di sektor yang terdampak, khususnya buruh pertambangan batubara, berisiko kehilangan mata pencaharian dan menghadapi ketidakpastian.

 

Tuti Suwartini (Bidang Luar Negeri), Rita Hendratiningsih (Bidang Pendidikan& Litbang)

2.   Solusi yang Diusulkan: "Jalur Publik"

PSI dan serikat pekerja Indonesia menolak pilihan "business as usual" (mengabaikan komitmen iklim) dan pendekatan neoliberal (menyerahkan kendali ke modal asing). Mereka mengusulkan "Jalur Publik" sebagai jalan tengah yang radikal:

• Kepemilikan Publik: Menempatkan kepemilikan publik sebagai inti dari sistem energi.
• Kontrol dan Partisipasi Demokratis: Kepemilikan publik memungkinkan adanya kontrol demokratis dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan energi.
• Tujuan Jalur Publik:
• Perlindungan Sosial: Menjamin langkah-langkah perlindungan sosial yang memadai untuk mencegah ketimpangan sosial-ekonomi.
• Akses Adil: Memastikan sumber transisi energi diakses secara adil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama pekerja dan kelompok rentan.
• Layanan Publik Berkualitas: Memastikan transisi energi yang adil menghasilkan layanan publik yang berkualitas (ditekankan oleh SP PLN).

3.  Peserta dan Advokasi Utama

Pertemuan ini melibatkan jaringan serikat pekerja di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam kampanye dan advokasi pendekatan jalur publik.

Panelis 2- Sulistiono KEP SPSI Advokasi Pekerja Sektor Energi, Irma Rahmawati--SP PLN, Transisi yang adil Jalur Publik, Tuti Suwartini-FSP FARKES REFORMASI-Transisi yang adil Untuk semua

• Sulistiono (FSP KEP-SPSI): Mengadvokasi perlindungan buruh di sektor pertambangan yang menghadapi transisi meninggalkan batubara.

• Tuti Suwartini (FSP FARKES Reformasi): Menekankan pentingnya transisi yang adil bagi semua, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari transisi energi.

• Irma Rahmawati (SP PLN): Menegaskan bahwa jalur publik adalah kunci untuk mewujudkan layanan publik berkualitas selama transisi energi yang adil.

Secara keseluruhan, pertemuan ini merupakan seruan untuk perubahan struktural radikal dalam sistem energi Indonesia, bergerak dari model yang digerakkan oleh korporasi dan swasta asing menuju model yang berbasis publik, demokratis, dan berorientasi pada keadilan sosial.

 

Ebook 2--Energy Transition Financial Fallacy