Pertemuan Pimpinan Buruh Asia Pasifik untuk tema Labour Law Reform

Jakarta, 23 September 2025, Dialektika Buruh – Di tengah gempuran reformasi legislasi yang mengancam hak-hak fundamental jutaan pekerja, Jakarta menjadi episentrum perlawanan buruh se-Asia Pasifik. Pada tanggal 23 September 2025, IndustriALL Global Union menggelar pertemuan Asia Pasific Regional Thematic Meeting On Labour Law Reform (Pertemuan Tematik Asia Pasifik Reformasi Hukum Ketanaga Kerjaan) untuk menyusun strategi perlawanan terhadap tren reformasi hukum ketenagakerjaan yang semakin represif dan otoriter di seluruh kawasan bertempat di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pertemuan tingkat tinggi ini dibuka oleh para petinggi serikat pekerja global, termasuk General Secretary Atle Hoie dan Assistant General Secretary Kemal Özkan. Kehadiran mereka, bersama para ketua regional seperti Akihiro Kaneko dan Prihanani Boenadi, mengirimkan sinyal kuat: perjuangan ini bersifat global dan tidak dibiarkan berjalan tanpa perlawanan sengit.

Laporan dari Medan Pertempuran Hukum

Sesi pleno pertama menjadi ajang pembongkaran fakta-fakta kelam dari berbagai negara. Dengan tema "Tren reformasi hukum ketenagakerjaan di Asia Pasifik," sesi ini membedah bagaimana pemerintah di berbagai negara, sering kali di bawah rezim yang restriktif, melucuti hak-hak pekerja yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Para pemimpin serikat pekerja dari garis depan memberikan kesaksian langsung:

Indonesia: R. Abdullah dari CEMWU memaparkan dampak destruktif dari Omnibus Law, sebuah legislasi sapu jagat yang menjadi momok bagi buruh di tanah air.
India: Gautam Modi dari Unions United mengurai bagaimana reformasi hukum perburuhan di negaranya telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara drastis.
Korea Selatan: Hyewon Chong dari KMWU, melaporkan apa yang ia sebut sebagai "serangan langsung terhadap hak-hak fundamental" pekerja, sebuah pertanda bahaya bagi salah satu negara industri maju di Asia.
Bangladesh: Nazma Akhter dari SGSF menyoroti kondisi reformasi di jantung industri garmen dunia, di mana perlindungan buruh terus-menerus terancam.

Delegasi Indonesia CEMWU-R. Abdullah memaparkan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia

Diskusi ini tidak hanya menyoroti legislasi yang merugikan, tetapi juga bagaimana ruang gerak untuk kebebasan berserikat dan perundingan bersama semakin dihimpit, serta dampak dari disrupsi rantai pasok global terhadap perlindungan hak-hak pekerja.

Sesi 2: Menemukan Senjata Baru dalam Perjuangan Global

Meskipun menghadapi ancaman yang masif, pertemuan ini juga dirancang untuk mengidentifikasi peluang dan "senjata" baru dalam perjuangan. Sesi pleno kedua fokus pada strategi untuk membalikkan keadaan. Topik-topik kuncinya meliputi:

Memanfaatkan Instrumen Internasional: Bagaimana Konvensi ILO dan perjanjian global yang mengikat dapat digun sebagai alat penekan yang efektif.
Celah dalam Perjanjian Dagang: Mengeksplorasi peluang dalam perjanjian perdagangan dan kerangka kerja uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence) untuk menuntut akuntabilitas korporasi dan pemerintah.
Pengalaman Positif dari Australia: Tony Maher dari MEU berbagi kisah sukses dari Australia, menawarkan secercah harapan dan model perjuangan yang bisa direplikasi di negara lain.

Para pemimpin dari Jepang, Malaysia, dan India juga membagikan perspektif mereka, mencipt sebuah mosaik strategi perlawanan yang kaya dan beragam.

Bidang Hubungan Luar negeri menyampaikan
pandangannya soal Labour Law Reform Indonesia

Aksi Nyata: Dari Rencana Menuju Ger Bersama

Pertemuan ini bukan sekadar ajang diskusi. Sesi terakhir menjadi lokakarya strategis untuk merumuskan "Way forward and action plan". Para peserta bekerja sama untuk:

Membangun Platform Solidaritas Regional: Mendirikan jaringan formal untuk mendukung perjuangan reformasi hukum perburuhan di tingkat negara maupun regional.
Merancang Kampanye Bersama: Mengidentifikasi isu-isu prioritas untuk dilawan melalui kampanye terkoordinasi, proposal reformasi hukum tandingan, dan inisiatif peningkatan kapasitas serikat pekerja.
Menyepakati Mekanisme Tindak Lanjut: Memastikan bahwa energi dan kesepakatan yang lahir di Jakarta diterjemahkan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lapangan.

FSP FARKES REFORMASI sebagai bagian dari perjuangan buruh asia pasifik yang terlibat dalam afiliasi Industrial, memastikan akan ikut terlibat aktif dalam membangun solidaritas Internasional untuk tema Labour Law Reform

Acara ditutup dengan rangkuman poin-poin aksi kunci, yang menjadi kompas bagi ger buruh Asia Pasifik ke depan, disampaikan oleh Kemal Özkan, Akihiro Kaneko, dan Prihanani Boenadi. Pertemuan di Jakarta ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru perlawanan terorganisir.

Laporan oleh : TRO--Wakabidang Advokasi FSP FARKES REFORMASI

Membangun Masa Depan Pekerjaan: KTT Reformasi Hukum Ketenagakerjaan Asia Pasifik

Membangun Masa Depan Pekerjaan

Wawasan Utama dari KTT IndustriALL Asia Pasifik tentang Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Jakarta

Sikap Bersatu untuk Hak-Hak Pekerja

Pada 23 September 2025, para pemimpin dan perwakilan dari seluruh wilayah Asia Pasifik berkumpul untuk membahas tantangan kritis dan tren mengkhawatirkan dalam hukum ketenagakerjaan. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform vital untuk menyusun strategi melawan rezim yang membatasi, melindungi hak-hak dasar pekerja, dan membangun front yang kuat dan bersatu untuk keadilan sosial serta reformasi yang adil.

Lanskap Regional: Gambaran Kritis

Serikat pekerja di seluruh Asia Pasifik menghadapi gelombang tantangan yang mengancam prinsip-prinsip inti kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Data menunjukkan pola konsisten dari tekanan legislatif dan korporat yang bertujuan melemahkan perlindungan pekerja.

Bagan ini mengilustrasikan tekanan paling signifikan yang dihadapi oleh serikat pekerja, berdasarkan laporan regional. Legislasi yang membatasi tetap menjadi hambatan utama, diikuti oleh penindasan serikat pekerja yang aktif dan erosi mekanisme dialog sosial.

Suara dari Garis Depan: Sorotan Negara

Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja ("Omnibus Law") terus menjadi sumber perdebatan utama, menimbulkan kekhawatiran tentang deregulasi yang dapat merusak jaminan kerja, pesangon, dan peraturan alih daya, berdampak pada jutaan pekerja.

India

Reformasi kode ketenagakerjaan baru-baru ini dikritik karena berpotensi mengencerkan perlindungan pekerja, mempermudah perusahaan untuk merekrut dan memberhentikan, serta membatasi hak pekerja untuk mogok, yang menimbulkan ancaman bagi aksi kolektif.

Korea Selatan

Serikat pekerja menghadapi peningkatan tekanan dan apa yang mereka sebut sebagai serangan langsung terhadap hak-hak dasar. Sikap pemerintah telah menciptakan lingkungan yang menantang bagi kegiatan serikat pekerja dan upaya perundingan bersama.

Bangladesh

Meskipun reformasi sedang berlangsung, terutama di sektor garmen, kesenjangan signifikan masih ada dalam memastikan kebebasan berserikat dan kondisi kerja yang aman. Implementasi yang efektif dari undang-undang baru menjadi tantangan utama bagi serikat pekerja.

Memetakan Jalur Baru: Tuas untuk Perubahan Positif

Meskipun ada tantangan, peluang signifikan ada untuk memajukan hak-hak pekerja. Dengan memanfaatkan kerangka kerja internasional dan memperkuat dialog sosial, serikat pekerja dapat menciptakan momentum yang kuat untuk reformasi hukum ketenagakerjaan yang progresif.

Prioritas strategis untuk aksi tersebar di beberapa area kunci. Memperkuat dialog sosial dipandang sebagai komponen paling kritis, dilengkapi dengan penggunaan standar ketenagakerjaan internasional dan perjanjian yang mengikat.

Jalan ke Depan: Rencana Aksi Terpadu

Membangun Platform Solidaritas

→

Mengidentifikasi Kampanye & Reformasi Bersama

→

Meluncurkan Inisiatif Peningkatan Kapasitas

→

Menyetujui Mekanisme Tindak Lanjut

Proses empat langkah ini membentuk inti dari strategi regional, bergerak dari membangun solidaritas dasar hingga mengimplementasikan aksi nyata dan memastikan akuntabilitas jangka panjang melalui tindak lanjut yang berdedikasi.