Melawan Eksploitasi di Balik Gemerlap Sirkus: Pernyataan Sikap menyambut May Day, untuk Kemanusiaan yang Tercabik

 

 “Perjuangan demi kebenaran...bukan hanya hak kita sebagai warga negara yang bebas dari masyarakat yang bebas. Itu adalah tugas kita sebagai warga bumi.”

― Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace

Menjelang perayaan Hari Buruh Internasional, atau May Day, suara perjuangan dan solidaritas pekerja menggema di seluruh penjuru dunia. May Day bukanlah sekadar tanggal merah dalam kalender, melainkan monumen hidup bagi sejarah panjang perlawanan terhadap penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan di dunia kerja. Semangat May Day adalah semangat untuk menegakkan martabat manusia di hadapan kuasa modal dan sistem yang abai.

Di tengah gaung perjuangan ini, kita dikejutkan dan dilukai oleh terungkapnya kasus dugaan eksploitasi yang mengerikan di balik gemerlap Sirkus Oriental Indonesia yang beroperasi di Taman Safari Indonesia. Laporan yang mencuat ke permukaan menggambarkan penderitaan puluhan tahun, bahkan sejak masa kanak-kanak, yang dialami oleh para pekerja sirkus tersebut. Kisah mereka bukan hanya tragedi personal, tetapi juga cerminan buram kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hari ini. Oleh karena itu, melalui artikel ini, kami menyampaikan sikap tegas kami dan menyerukan solidaritas serta tindakan nyata.

 

May Day: Bara Perjuangan yang Tak Boleh Padam

May Day lahir dari perjuangan berdarah para buruh untuk mendapatkan hak-hak dasar: jam kerja yang layak, upah yang adil, dan kondisi kerja yang manusiawi. Warisan perjuangan ini tetap relevan hingga kini. Di Indonesia, May Day semestinya menjadi momen refleksi kolektif tentang sejauh mana kita telah berhasil melindungi dan menyejahterakan buruh kita, dan tantangan apa saja yang masih menghadang.

Kita merayakan May Day dengan hormat kepada para pejuang buruh di masa lalu, namun perayaan ini terasa hambar dan ironis ketika realitas di lapangan masih menunjukkan praktik-praktik yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, bahkan yang paling mendasar sekalipun.

Ironi di Balik Gemerlap: Kasus Sirkus Oriental Indonesia

Terungkapnya dugaan eksploitasi terhadap pekerja Sirkus Oriental Indonesia di Taman Safari Indonesia adalah tamparan keras bagi kita semua. Selama hampir tiga dekade (28 tahun), para individu ini, yang sebagian besar direkrut sejak mereka masih anak-anak, dilaporkan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan: kerja paksa yang melelahkan, upah yang jauh di bawah standar atau bahkan tidak ada, minimnya akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta terisolasi dari dunia luar dan hak-hak sipil mereka.

Mereka adalah anak-anak yang masa kecilnya dirampas, orang dewasa yang martabatnya diinjak-injak, ditahan dalam lingkaran eksploitasi yang kejam di balik panggung riuh rendah dan tepuk tangan penonton. Ini bukan sekadar pelanggaran hak buruh; ini adalah bentuk perbudakan modern yang tak termaafkan. Fakta bahwa ini bisa terjadi selama puluhan tahun dan melibatkan anak-anak membuat kasus ini semakin menyakitkan dan mengejutkan.

Hukum Ketenagakerjaan yang Tumpul di Hadapan Praktik Kejam?

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk perlindungan terhadap pekerja anak, upah minimum, jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak berserikat dan berunding.

Namun, kasus Sirkus Oriental Indonesia secara telanjang menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan kita. Bagaimana mungkin praktik eksploitasi sekejam dan selama itu luput dari pengawasan pemerintah? Di mana peran Dinas Tenaga Kerja, pengawas ketenagakerjaan, dan otoritas terkait lainnya selama 28 tahun ini? Apakah ada mekanisme pengawasan yang tidak berjalan, atau bahkan ada kelalaian serius?

Kasus ini memunculkan pertanyaan krusial:

1. Efektivitas Pengawasan: Seberapa efektif pengawasan ketenagakerjaan kita di sektor-sektor yang mungkin terpencil atau memiliki pola kerja tidak biasa seperti sirkus?
2. Perlindungan Pekerja Rentan: Apakah mekanisme perlindungan kita cukup kuat untuk menjangkau kelompok paling rentan, termasuk mereka yang direkrut sejak kecil dan terisolasi?
3. Penegakan Hukum: Mengapa sanksi hukum, baik pidana maupun perdata, tampaknya tidak cukup preventif atau represif untuk menghentikan praktik eksploitasi seperti ini?
4. Koordinasi Lintas Sektor: Kasus ini melibatkan anak-anak; di mana koordinasi antara instansi ketenagakerjaan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan kepolisian dalam mencegah dan menangani kasus semacam ini?

Klaim bahwa para pekerja tersebut mungkin dianggap 'bukan buruh' dalam arti formal atau terikat pada 'tradisi' tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan praktik yang melanggar hak asasi manusia dan hukum nasional. Pekerjaan, apa pun bentuknya, harus tunduk pada prinsip-prinsip hak buruh yang mendasar.

Pernyataan Sikap Dan Seruan Menjelang Mayday 2025

Menjelang May Day, kami menyatakan sikap tegas:

1. Mengutuk Keras Eksploitasi: Kami mengutuk keras praktik dugaan eksploitasi yang terjadi di Sirkus Oriental Indonesia (Taman Safari Indonesia) selama puluhan tahun. Praktik ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja, khususnya anak-anak.
2. Menuntut Keadilan bagi Korban: Kami menuntut penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas eksploitasi ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum, baik pidana maupun perdata. Para korban berhak mendapatkan keadilan, kompensasi yang layak, rehabilitasi (fisik dan psikologis), serta program reintegrasi sosial agar mereka dapat memulai hidup baru dengan martabat yang pulih.
3. Mendesak Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas-dinas terkait di daerah, harus segera mengevaluasi dan mereformasi mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Penegakan hukum harus diperkuat. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi sumber daya dan kewenangan penuh untuk melakukan inspeksi mendadak dan proaktif, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap eksploitasi.
4. Mendorong Revisi/Penguatan Aturan: Apabila ada celah dalam undang-undang atau peraturan yang memungkinkan praktik seperti ini berlanjut, diperlukan revisi atau penguatan aturan, termasuk definisi yang lebih luas tentang "pekerja" dan "hubungan kerja" serta sanksi yang lebih berat.
5. Menyerukan Solidaritas Masyarakat: Kasus ini adalah pengingat bahwa perjuangan May Day belum usai. Kita sebagai masyarakat tidak boleh abai. Kita harus lebih peka terhadap potensi eksploitasi di sekitar kita, berani melaporkan dugaan praktik ilegal, dan memberikan dukungan kepada para korban serta organisasi-organisasi yang berjuang untuk hak-hak buruh.

 

May Day harus menjadi lebih dari sekadar ritual tahunan. Ia harus menjadi pemicu bagi tindakan nyata untuk menciptakan dunia kerja yang adil, manusiawi, dan bebas dari segala bentuk eksploitasi. Kisah pilu dari balik gemerlap sirkus adalah panggilan darurat bagi nurani kolektif kita dan bagi negara untuk hadir secara penuh dalam melindungi setiap warga negaranya dari penindasan.

Mari jadikan May Day tahun ini sebagai titik balik. Mari kita berdiri bersama para korban sirkus, bersama seluruh buruh yang masih berjuang, dan memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan kita tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dan melindungi martabat setiap pekerja di bumi pertiwi ini.

Hidup Buruh! Lawan Eksploitasi! Tegakkan Keadilan untuk Semua!

Ilyas Husein