Sejarah Kelam Pemberangusan Serikat Pekerja

 

MELONGOK UNION BUSTING DALAM SEJARAH

Pemberangusan serikat pekerja, atau union busting, adalah sebuah praktik keji yang memiliki akar sejarah panjang dan kelam, selalu membayangi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah. Sejak masa awal industrialisasi, upaya sistematis untuk menghancurkan atau melemahkan serikat pekerja telah menjadi bagian dari lanskap ketenagakerjaan. Seperti dicatat dalam "History of union busting in the United States" di Wikipedia, fenomena ini mulai menguat secara signifikan pada era Revolusi Industri di akhir abad ke-19. Kondisi kerja yang brutal dan tidak manusiawi pada masa itu mendorong para pekerja untuk membentuk serikat, satu-satunya wadah yang mereka miliki untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

Salah satu babak kelam dalam sejarah pemberangusan serikat pekerja adalah Peristiwa Homestead Strike tahun 1892 di Amerika Serikat. Ketika para pekerja pabrik baja Carnegie Steel berani melakukan mogok kerja untuk menuntut keadilan, manajemen perusahaan merespons dengan brutal. Mereka menyewa agen detektif swasta Pinkerton, kelompok yang dikenal dengan taktik kekerasan dan intimidasi, untuk menumpas perlawanan buruh. Bentrokan berdarah tak terhindarkan, menewaskan beberapa pekerja yang hanya ingin mempertahankan hak mereka.

Tragedi serupa kembali terulang dalam Pullman Strike pada tahun 1894, yang melibatkan pekerja industri kereta api. Serikat pekerja American Railway Union (ARU), di bawah kepemimpinan tokoh buruh legendaris Eugene Debs, memimpin aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap kondisi kerja yang buruk dan pemotongan upah sepihak. Alih-alih mencari solusi yang adil, Pemerintah AS justru mengeluarkan perintah pengadilan yang dikenal sebagai omnibus injunction. Perintah ini, yang secara terang-terangan memihak pemilik modal, melarang pemimpin serikat, termasuk Debs, untuk melanjutkan aksi mogok. Ini menjadi preseden buruk, menandai penggunaan kekuasaan negara untuk menindas gerakan buruh, sebuah praktik yang terus berlanjut hingga lahirnya Norris-La Guardia Act pada tahun 1932.

Seperti yang dijelaskan oleh Society for Human Resource Management, Norris-La Guardia Act merupakan tonggak sejarah penting dalam perlindungan hak-hak pekerja di Amerika Serikat. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1932 ini bertujuan untuk membatasi secara drastis kekuatan pengadilan federal dalam mengeluarkan perintah injunction untuk menghentikan aksi mogok atau bentuk protes lainnya dalam sengketa industrial. Sebelum undang-undang ini berlaku, pengadilan sering kali menjadi alat bagi perusahaan untuk menekan gerakan buruh. Perusahaan menggunakan injunction untuk melarang aksi mogok, sebuah taktik yang dikenal sebagai strikebreaking by injunction.

Norris-La Guardia Act hadir sebagai pengakuan bahwa aksi mogok dan protes adalah hak fundamental pekerja untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik. Dengan undang-undang ini, serikat pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dari intervensi pengadilan yang merugikan. Upaya perusahaan untuk membungkam serikat pekerja melalui jalur hukum pun menjadi jauh lebih sulit. Lebih lanjut, undang-undang ini juga melarang praktik keji yellow-dog contracts, yaitu perjanjian yang memaksa pekerja untuk menandatangani kontrak yang melarang mereka bergabung dengan serikat pekerja sebagai syarat penerimaan kerja.

Peran Krusial Buruh dalam Menggerakkan Ekonomi

Para pekerja yang menjadi korban pemberangusan serikat pekerja pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebenarnya adalah tulang punggung perekonomian Amerika Serikat. Ambil contoh pekerja di industri baja, yang terlibat dalam Homestead Strike. Mereka adalah pilar penting dalam sektor yang menjadi mesin penggerak utama Revolusi Industri di AS. Baja yang mereka hasilkan menjadi bahan dasar vital untuk pembangunan infrastruktur raksasa: rel kereta api yang membentang ribuan kilometer, jembatan kokoh, dan gedung-gedung pencakar langit. Semua ini adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa itu.

Demikian pula, pekerja di industri kereta api, seperti yang terlibat dalam Pullman Strike, memainkan peran krusial. Kereta api adalah urat nadi transportasi barang dan penumpang di seluruh negeri pada akhir abad ke-19. Efisiensi dan keandalan industri ini sangat bergantung pada dedikasi dan keahlian tenaga kerja yang terampil dan terorganisir.

Peran sentral buruh dalam ekonomi semakin terlihat jelas pada era Depresi Besar tahun 1930-an. Pada masa krisis ekonomi global ini, keanggotaan serikat buruh sempat merosot tajam. Namun, dengan dukungan kebijakan pro-buruh dari pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt, serikat buruh kembali bangkit dan menjelma menjadi kekuatan penyeimbang ekonomi nasional. Serikat pekerja berperan penting dalam menstabilkan ekonomi dengan mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja dan memastikan adanya keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Union Busting: Ancaman Nyata di Era Modern

Sayangnya, hingga kini, pemberangusan serikat pekerja masih menjadi ancaman nyata bagi gerakan buruh di seluruh dunia. Kendati hukum dan regulasi ketenagakerjaan telah banyak berubah, praktik-praktik union busting terus berevolusi dan hadir dalam berbagai bentuk – mulai dari manipulasi hukum yang licik hingga tekanan ekonomi yang brutal terhadap pekerja.

Di Indonesia, sebelum kasus pemberangusan serikat pekerja menimpa rekan-rekan kita di CNN Indonesia, ribuan pekerja PT Freeport Indonesia telah lebih dulu menjadi korban. Pada tahun 2011, buruh Freeport melakukan aksi mogok besar-besaran sebagai respons terhadap kondisi kerja yang tidak adil dan tuntutan kenaikan upah yang layak. Alih-alih berdialog, manajemen perusahaan justru merespons dengan tindakan represif, termasuk intimidasi sistematis dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Puncak dari tindakan pemberangusan ini terjadi pada tahun 2017, ketika kebijakan furlough (merumahkan pekerja tanpa kriteria yang jelas) diberlakukan dengan alasan efisiensi, di tengah ketidakpastian negosiasi perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham. Lembaga hak asasi manusia Lokataru dalam laporannya pada tahun 2018 secara tegas menyebut peristiwa ini sebagai bentuk union busting. Serikat pekerja yang secara aktif menentang kebijakan perusahaan menghadapi pemberangusan yang brutal melalui tekanan fisik, kriminalisasi yang direkayasa, dan upaya sistematis untuk memecah belah serikat dari dalam.

Aksi kekerasan aparat keamanan tak terhindarkan, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan mengerikan terhadap para pemimpin serikat dan pekerja yang terlibat dalam aksi mogok. Bentrokan antara pekerja dan aparat keamanan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan puluhan pekerja luka-luka. Manajemen PT Freeport bahkan tak segan menggunakan aparat kepolisian untuk menekan dan membubarkan aksi damai pekerja, serta menghancurkan tenda-tenda serikat pekerja yang menjadi simbol perlawanan di lokasi demonstrasi.

Kasus tragis yang menimpa buruh Freeport dan Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) adalah bukti nyata yang menyakitkan. Meski zaman telah berubah dan retorika tentang hak asasi manusia semakin lantang disuarakan, tantangan berat yang dihadapi oleh serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya masih sangat besar dan nyata. Pemberangusan serikat pekerja, dengan wajahnya yang terus berubah, tetap menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial di era modern ini.

Ide Penulisan : ILyas Husein

Editor & Publikasi : Tim Media FSP Farkes-R